Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membicarakan persoalan ekonomi yang kini tengah dihadapi oleh Indonesia. Sandiaga menyoroti permasalahan ekonomi di Indonesia berada pada sektor BUMN dan kenaikan harga harga komoditas tertentu. "Permasalahan yang bangsa ini hadapi, salah satunya yang cukup serius adalah mengenai ekonominya dan bisnis kita belum kuat ekonomi kita," katanya.
"Bisnis kita belum kuat, ekonomi kita sekarang ini ada perlambatan, apa yang kita prediksi mulai terjadi," lanjut Sandiaga. Kemudian ia menyinggung bagaimana Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan sahabatnya di dunia usaha, sedang menjalankan tugas berat untuk menertibkan masalah masalah yang ada di beberapa perusahaan berplat merah tersebut. "Misalnya BUMN temen gue (Erick Thohir) lagi kasihan, dia lagi ngurusin banyak," ujar Sandiaga.
"Menteri BUMN itu sahabat gue baik, dia lagi sibuk untuk memastikan bahwa BUMN itu terkelola dengan baik," tambahnya. Seusai membahas permasalahan di BUMN, Sandiaga kemudian membahas persoalan kenaikan harga harga. Ia menyinggung beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti gas dan listrik.
Mantan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2019 tersebut juga menyinggung soal kenaikan harga asuransi kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Sektor keuangan juga kita lihat harga harga pada naik nih," jelasnya. "Seperti prediksi kita karena dunia gejolak ekonomi kita akhirnya banyak naik, BPJS naik, harga gas juga naik, dan kita lihat juga ada beberapa kemarin ini listrik juga naik," imbuhnya.
Sandiaga mengatakan efek kenaikan harga tersebut akan berasa di masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. "Jadi beban masyarakat ya perlu kita pikirkanlah solusinya," tutur Sandiaga. "Kalau untuk yang ada di lapisan terbawah, ekonomi bawah ya terasa sekali," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, kenaikan tarif BPJS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tertulis dalam pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Besaran iuran tiap bulan per kelas yang berlaku per tanggal 1 Januari 2020 adalah Rp 42 ribu untuk kelas III, Rp 110 ribu untuk kelas II, dan Rp 160 ribu untuk kelas I.
Kenaikan ini juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk golongan PBI sebelumnya, dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23 ribu kemudian naik menjadi Rp 42 ribu dan ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk rencana kenaikan harga elpiji 3 kg, pemerintah telah berencana mencabut subsidi gas bertabung hijau tersebut pada pertengahan 2020.
Pemerintah berencana menerapkan sistme distribusi tepat sasaran elpiji 3 kg. Dikutip dari Kompas.com , Sabtu (18/1/2020), Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto menjelaskan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melakukan sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg. “Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat. Mudah mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan distribusi langsung elpiji 3 kg bertujuan agar penggunaannya lebih tepat sasaran ke masyarakat yang benar benar membutuhkan. “Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” jelasnya. “Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” lanjut Arifin.