Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup. Artinya, para caleg yang masuk Senayan ditentukan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Rakernas pertama PDIP pada akhir pekan kemarin.
"Kita ingin dorong sistem politik itu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020) Adapun alasannya menurut Djarot untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Ditambah lagi untuk menekan biaya Pemilu. "Pileg kemarin itu sangat luar biasa. Pertarungan bukan hanya antarcaleg di internal partai, tapi dengan partai lain kan luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita mendorong supaya pemilu berbasis kepada kekuatan partai. Karena peserta pemilu itu kan partai politik," katanya.
Mantan Wagub DKI itu mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bukan menafikan peran rakyat. Namun, memberikan keleluasaan bagi partai politik menentukan kadernya yang dinilai memiliki kapasitas menjadi anggota dewan. "Loh enggak. Kalau itu kewenangan partai yang menentukan. Makanya kita dorong ke depan bahwa partai mempunyai kesempatan mempersiapkan kader kadernya baik di legislatif maupun eksekutif," katanya. Djarot membantah bahwa partainya mendorong revisi Undang Undang Pemilu khususnya mengenai sistem Pemilu di Indonesia agar kasus Harun Masiku tidak terulang.
Djarot menegaskan, meski Pemilu nantinya gunakan sistem proporsional tertutup, DPP tidak akan terlalu subjektif dalam menentukan anggota dewan. "Oh engga ada (like and dislike)," pungkasnya. Untuk diketahui PDIP berupaya mengganti (PAW) Riezky Aprilia oleh Caleg lainnya yakni Harun Masiku.
Upaya tersebut namum ditolak oleh KPU. Harun kemudian terjerat dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses PAW nya tersebut.